5 Kebijakan Jokowi yang Gagal dan Solusi dari Pemerintahan Baru

Lima kebijakan utama era Presiden Jokowi yang dinilai gagal mencapai target mencakup pengendalian kemiskinan, pengurangan pengangguran, pertumbuhan ekonomi, stabilisasi harga minyak goreng, dan program Poros Maritim Dunia. Pemerintahan baru Prabowo-Gibran menawarkan solusi melalui program prioritas seperti swasembada pangan, pemberantasan kemiskinan, dan efisiensi anggaran untuk mengatasi akar masalah tersebut.

Kemiskinan dan Pengangguran

Target penurunan kemiskinan dan pengangguran terbuka (TPT) hingga 3,6-4,3% gagal terealisasi, dengan TPT mencapai 4,82% pada 2024. Pemerintahan Prabowo menargetkan pemberantasan kemiskinan absolut melalui program makan bergizi gratis (MBG), bantuan sosial, dan kartu kesejahteraan untuk tingkatkan daya beli serta lapangan kerja.

Harga Minyak Goreng

Kebijakan HET Rp14.000 dan subsidi Rp7,6 triliun gagal turunkan harga serta sebabkan kelangkaan pasokan. Solusi baru fokus pada stimulus ekonomi seperti diskon PPN untuk pangan, optimalisasi KUR, dan stabilitas harga melalui panen padi optimal serta swasembada energi.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dan rasio pajak tak capai target, dengan deindustrialisasi dan infrastruktur tak merata. Prabowo prioritaskan hilirisasi SDA, pembangunan kawasan industri, dan pembentukan Badan Penerimaan Negara untuk naikkan rasio pajak hingga 23% PDB.

Poros Maritim Dunia

Program ini gagal lindungi nelayan, sebabkan konflik zonasi laut dan ancaman ekosistem bagi 3 juta nelayan. Pendekatan baru tekankan swasembada pangan-energi-air, pelestarian lingkungan, serta industrialisasi maritim untuk buka lapangan kerja.

Efisiensi Infrastruktur dan Utang

Pembangunan infrastruktur masif picu utang tinggi dan kritik atas prioritas seperti IKN serta subsidi mobil listrik. Pemerintahan Prabowo efisienkan anggaran Rp306 triliun, alihkan ke program produktif seperti rumah murah, renovasi sekolah, dan infrastruktur desa tanpa utang berlebih.